Ilustrasi, sumber foto: Istimewa
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menilai berulangnya aksi terorisme di Indonesia mengindikasikan gagalnya operasi deradikalisasi. Kegagalan ini terlihat dari terjadinya dua aksi teror dalam waktu dekat, yakni di Gereja Katedral Makassar dan Mabes Polri.
Pelaku dalam dua aksi teror tersebut berasal dari kelompok yang sama, yakni Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Bedanya, teroris di Makassar sudah ada di radar Badan Intelijen Negara (BIN) tapi masih mampu melakukan aksi bom bunuh diri.
“Saya sepakat operasi deradikalisasi di Indonesia itu gagal. Padahal, saya catat anggaran deradikalisasi itu mencapai triliunan rupiah,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/4/2021).
Ia menilai salah satu penyebab gagalnya operasi deradikalisasi adalah metode dan teknik yang digunakan tersebar di seluruh kementerian dan lembaga bahkan di organisasi kemasyarakatan. Akibatnya, operasi deradikalisasi yang dilakukan tidak terarah dan seringkali terjadi duplikasi.
“Jadi, sekarang kita harus ubah cara dan teknik deradikalisasi. Jangan lagi memposisikan diri seolah-olah menggurui dengan mengatakan kalian yang radikal dan kami yang benar,” ujarnya.
Hasanuddin menyarankan agar pemerintah bisa masuk dan bergaul dengan mereka. Kemudian, ajaklah mereka untuk berbicara dari hati ke hati. Di sisi lain, Hasanuddin mengaku tak setuju jika aksi teror itu dilakukan sendiri alias lone wolf. Mengapa?
Anggota Komisi I yakin teroris tidak tumbuh sendirian
Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyad Mbai mengatakan, aksi teror lone wolf dilakukan atas inisiatif sendiri, tidak terikat jaringan atau kelompok lain.
Namun, Hasanuddin justru berpikir sebaliknya. Ia menilai, tidak mungkin para pelaku teror bertindak sendiri. Pasti ada yang mengarahkan dan mendorong.
“Dia akan tumbuh di tempat yang situasinya mendukung, berkembang karena komunikasi sosial yang khusus dengan orang-orang tertentu. Dia tumbuh karena ada yang membina bahkan dia punya idola sendiri,” ujarnya.
Menurut Hasanuddin, jika pada kenyataannya para pelaku teror bertindak sendiri, itu hanya karena kebutuhan taktis.
Meski begitu, Hasanuddin tetap mengapresiasi kinerja BNPT dan Densus 88 Antiteror yang telah bekerja maksimal. Namun, ia mengingatkan, dalam mengatasi pemberantasan isu terorisme, kita tidak bisa hanya mengandalkan kinerja segelintir orang.
“Pemberantasan radikalisme harus menjadi program nasional dan melibatkan seluruh komponen bangsa,” ujarnya lagi.
Pemerintah harus membuat kontra narasi terhadap pemahaman kelompok radikal
Al Chaidar, pengamat isu terorisme dari Universitas Malikussaleh Aceh, mengatakan untuk mencegah penyebaran radikalisme, pemerintah harus menyebarkan wacana berbeda. Selama ini kelompok teroris menampilkan narasi menyerukan jihad, sedangkan pemerintah menyampaikan narasi Pancasila dan nasionalisme.
“Selama ini kan narasinya tidak pernah ketemu dan tak efektif. Kalau kontra wacana, teroris membahas narasi jihad dari versi mereka, sedangkan pemerintah bisa membahas wacana jihad dari versi pemerintah. Ini juga bisa melibatkan beberapa kampus seperti UIN dan universitas lainnya,” kata Al Chaidar saat dihubungi melalui telepon, Rabu (31/3/2021).
Menurut Al Chaidar, jika narasi dari kelompok radikal seperti baiat, takfiri, dan jihad atau khital tidak diimbangi dengan interpretasi dari versi lain seperti dari kampus dan pemerintah, maka akan berbahaya.
“Justru yang berkembang bebas adalah narasi jihad versi kelompok wahabi atau takfiri. Bila itu yang terjadi maka sudah tak bisa dibendung lagi,” ujarnya.
Ia berharap dengan menggunakan strategi ini tidak ada lagi monopoli penafsiran masalah jihad dari satu kelompok atau mazhab, misalnya dari kelompok Wahabi. Jika yang diyakini publik adalah narasi mayoritas dari kelompok Wahabi, maka narasi komparatif yang telah disiapkan pemerintah tidak akan terdengar.
Individu yang mudah terkena radikalisme dipicu oleh kebutaan dalam masalah agama
Al Chaidar juga mengingatkan individu-individu yang mudah tertipu oleh narasi jihad dari kelompok radikal karena peduli dengan masalah agama. Mereka mengalami kekeringan spiritual sehingga beralih ke kelompok radikal untuk mendapatkan materi keagamaan. Hal itu diperparah dengan kebijakan yang diambil pemerintah untuk mereduksi muatan agama dalam pendidikan.
Namun hal ini dipicu oleh kejadian pemaksaan pakaian tertentu yang mencerminkan satu agama.
“Kita harus bisa menyampaikan ke publik bahwa Islam adalah agama yang inklusif dan tidak memaksa orang lain untuk mengenakan jilbab,” ujarnya.
Menurut Chaidar, pemerintah harus membangun wacana tandingan untuk melawan kebijakan yang mewajibkan siswi mengenakan jilbab. Sebab, tidak tertutup kemungkinan ekstremisme telah merambah para birokrat di daerah.
Situs Domino QQ Online | Agen Domino Qiu Qiu Online | Judi Domino QQ Online | Diamondqq
0 Comments