Mensos Dapat Laporan Beras Bansos di Bekasi Bau


Ilustrasi, sumber foto: ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI

Diamond QQ - Warga Kampung Pipisan, Desa Karang Kaya, Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi, kecewa saat menerima beras Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Pasalnya, beras tersebut ternyata tidak layak untuk dikonsumsi dan berbau tidak sedap.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku telah menerima laporan tersebut dan langsung memerintahkan tim untuk mengusutnya. Pasalnya, menurut Risma, Kementerian Sosial tidak pernah lagi memberikan bantuan dalam bentuk barang sejak Januari 2021.

“Sejak Januari kami sudah tidak membelikan bantuan dalam bentuk barang, jadi kita gak tahu barang dari mana karena uang langsung kita transfer ke penerima manfaat, kita juga gak tau itu barang dari mana,” kata Risma, Senin (31/5/2021).

Tim Kemensos cek lokasi penerima beras tidak layak

Mensos Risma memerintahkan tim Kemensos diturunkan ke lokasi untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan memastikan bantuan sesuai standar yang ditetapkan.

“Bansos sembako disalurkan oleh Bank Himbara secara nontunai yang dibelanjakan di e-warong atau agen bank dengan indeks Rp200 ribu yang wajib dibeli terdiri dari karbohidrat, protein (telur, daging ayam, kacang-kacangan), serta sayur-sayuran,” kata Risma.



Bantuan PKH berupa uang melalui Bank Himbara

Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan oleh PT Pos dengan indeks Rp 300 ribu per bulan dan dapat diambil masyarakat dengan cara, datang ke kantor pos, diantar oleh petugas pos (untuk penyandang disabilitas, lansia dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)).

“Dipastikan bantuan PKH berupa uang melalui Bank Himbara yang ditujukan bagi penerima dengan komponen ibu hamil, balita, anak SD, SMP dan SMA, lansia 70 tahun ke atas, serta disabilitas," terangnya.

Beberapa pendamping PKH dicopot

Risma mengaku kerap mendapat laporan yang sama sehingga Kementerian Sosial meminta bantuan Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Saya sebetulnya sudah sering terima laporan ini, jadi saya minta bantuan Kejagung untuk mengecek. Beberapa pendamping penerima manfaat dari Kementerian Sosial terlibat langsung lepas, kita copot, sudah ada beberapa pendamping yang kita copot,” katanya.

Post a Comment

0 Comments